Sikapi Aksi Buruh, Rezim Jokowi Dinilai Mulai Tak Demokratis

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak demokratis merujuk pada tindakan kepolisian yang melakukan pengadangan kepada massa aksi serikat buruh di sekitar DPR/MPR RI, Jakarta pada Jumat (16/8) kemarin.

Sebelumnya, massa hendak melakukan aksi di depan kompleks parlemen. Pada saat yang sama, Jokowi melakukan pidato kenegaraan Jokowi menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di sana.

 "Kita melihat ini [pengadangan aksi buruh] pola berulang, bagi kita Jokowi sangat tidak demokratis. Lalu sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti dari aksi unjuk rasa bersama Gebrak [Gerakan Buruh Bersama Rakyat]," kata Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora kepada awak media di kantor LBH Jakarta, Sabtu (17/8).

 Pihaknya menilai aksi yang dilakukan Gebrak dan Kongres Aliansi Serikat Buruh (Kasbi) relatif aman karena tidak menimbulkan kerusuhan.
 Selain itu, LBH menyayangkan tindakan polisi yang menangkap sejumlah anggota Gebrak dan Kasbi yang tengah berjalan menuju lokasi aksi.

 "Sekarang ini peserta aksi yang cuma sekedar jalan ke lokasi diblokir dan ketika sampai lokasi ditangkap, padahal belum sempat aksi sudah ditangkap," tutur Nelson.

 Seperti yang diberitakan sebelumnya, aparat kepolisian sempat mengamankan 21 orang massa aksi yang hendak melalukan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan.

 Aksi itu sebetulnya akan diselenggarakan untuk menolak RUU Ketenagakerjaan di depan Gedung DPR/MPR RI saat Sidang Tahunan MPR. Sebanyak 21 orang diamankan di depan Gedung TVRI saat dalam perjalanan menuju lokasi.  Lalu ribuan orang lainnya diadang kepolisian, sehingga hanya bisa beraksi di bawah Jalan Layang Senayan.

Tak hanya itu, di tengah pemblokiran massa tersebut, terdapat sejumlah anggota polisi yang juga melakukan intimidasi terhadap wartawan-wartawan yang tengah meliput.

Kekerasan itu terjadi ketika massa pengunjuk rasa masih berkumpul di depan kantor TVRI. Namun, polisi membubarkan massa dan menggiring mereka ke mobil polisi sebelum demo digelar.

Wartawan yang mengabadikan momen tersebut mendapat tindakan intimidasi. Beberapa yang mendapatkan intimidasi itu adalah Wartawan foto dari Bisnis Indonesia, wartawan foto dari Jawa Pos, dan jurnalis dari SCTV.

Di tempat terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya akan mencari tahu kasus itu. Namun kepolisian enggan menanggapi jika terduga pelaku intimidasi dan kekerasan jurnalis tidak mengenakan pakaian dinas Polri.

"Kalau pakaian preman saya enggak mau komentar, kalau pakaian dinas nanti akan kita dalami dari kesatuan mana," ujar Dedi di Mabes Polri.

(din/kid)