Walhi: Jokowi Harusnya Malu pada Rakyat, Bukan Malaysia

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati atau Yaya menilai Presiden Jokowi seharusnya malu kepada masyarakat Indonesia karena tak mampu mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga mengakibatkan asap yang tak baik bagi kesehatan setiap tahun.

Pernyataan Yaya merespons Jokowi yang mengaku malu karena asap karhutla Indonesia menjadi pemberitaan utama di Malaysia dan Singapura.

"Presiden sendiri malunya kepada masyarakat tetangga, kepada Malaysia, kepada Singapura, 'Kan saya malu terhadap mereka.' Lah, enggak malu sama masyarakat di Palangkaraya? Enggak malu pada masyarakat di Pontianak? Presiden harusnya malu juga pada masyarakat Indonesia yang bertahun-tahun selalu menderita asap," ujar Yaya saat ditemui di Kantor Eksekutif Nasional Walhi, Jakarta, Selasa (13/8).

Yaya menilai pemerintah gagal melaksanakan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa. Dia berasumsi demikian lantaran masyarakat di Sumatera dan Kalimantan setiap tahun mengalami kabut asap akibat karhutla.

Upaya pemerintahan Jokowi menangkal karhutla, kata Yaya, masih tak berdampak apa-apa. Alasannya, karena pemerintah tak serius merestorasi lahan gambut yang telah terbakar.

"Walaupun sudah ada Badan Restorasi Gambut, tapi itu masih kurang karena korporasi yang jadi penyebab utama dari kebakaran hutan yang sifatnya masif itu belum sepenuhnya menjalankan kewajiban untuk melakukan pemulihan," tutur dia.

Walhi: Jokowi Harusnya Malu pada Rakyat, Bukan Malaysia

Sejumlah murid TK Islam Akramunnas mengenakan masker di kelas saat kabut asap menyelimuti Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (31/7/2019). (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Selain itu, penegakan hukum bagi para pelaku kebakaran hutan masih terlalu ringan. Yaya menilai seharusnya setiap pelaku karhutla langsung dihadapkan pada tiga hukuman, yakni administratif, pidana, dan perdata.

Kemudian, pemerintahan Jokowi diminta untuk mulai berani menindak perusahaan induk. Pemerintahan Jokowi juga diminta mengambil inisiatif untuk langsung memproses pemilik izin lahan jika ditemukan karhutla.

"Sebenarnya UU 32 Tahun 2009 itu terkait kerugian, ada prinsip strict liability. Artinya pertanggungawaban secara mutlak dan langsung. Kalau diketahui di satu konsesi itu terjadi kebakaran, tanpa harus melihat siapa yang melakukan pembakaran tersebut, si pemegang izin ini harus bertanggung jawab melakukan pemulihan," ujar Yaya.

Sebelumnya, karhutla kembali terjadi di sejumlah daerah di Indonesia pada musim kemarau tahun 2019. Daerah-daerah terdampak karhutla di antaranya Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Jokowi menyatakan malu asap karhutla sampai masuk ke negara tetangga. Bahkan sampai menjadi berita utama media massa di sana.

"Saya kadang-kadang malu. Minggu ini saya mau ke Malaysia dan Singapura. Tapi, saya tahu minggu kemarin sudah jadi headline, jadi HL, jerebu masuk lagi ke negara tetangga kita. Saya cek jerebu ini apa, ternyata asap (kabut)," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).

Jokowi pun sejak itu menginstruksikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar turut menerjunkan personel mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Jokowi meminta anggota TNI-Polri dicopot jika lalai mengatasi karhutla.
[Gambas:Video CNN] (dhf/gil)