Perlambatan Ekonomi di Depan Mata, Peran APBN Perlu 'Digeber'

Jakarta, CNN Indonesia -- Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen kian jauh panggang dari api. Buktinya, hingga semester I 2019, realisasi pertumbuhan ekonomi cuma 5,06 persen. Sejumlah riset lembaga internasional dan pengamat di dalam negeri juga sama pesimisnya ekonomi RI bakal menyentuh 5,3 persen.

Yang terbaru, riset Morgan Stanley menyebutkan ekonomi RI hanya mampu mencapai 5 persen pada tahun ini. Faktor pemberatnya, perang dagang AS dan China.

Berdasarkan indikator pengeluaran yang membentuk perekonomian, Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh paling tinggi, yakni 15,27 persen. Pertumbuhan disumbang oleh perhelatan pilpres dan pemilu pada April lalu.

Kemudian, pertumbuhan tinggi juga disumbang oleh indikator konsumsi pemerintah sebesar 8,23 persen. Daya dorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kian besar ke ekonomi berkat program bantuan sosial (bansos) dan kenaikan gaji serta Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran.

Sementara, dua indikator utama yang biasanya menyumbang ekonomi justru tumbuh cukup moderat, yaitu konsumsi rumah tangga 5,17 persen dan investasi 5,01 persen. Sedangkan ekspor minus 1,81 persen dan impor minus 6,73 persen akibat tekanan perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian.

Dari realisasi ini, pemerintah sebetulnya menyadari bahwa perlambatan ekonomi RI memang sudah di depan mata. Meski, pemerintah berdalih hal ini sejalan dengan apa yang dirasa oleh mayoritas negara-negara di dunia.

Hanya saja, untuk menggeber laju ekonomi, pemerintah memang butuh upaya ekstra. Sebab, menurut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro, Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada pertumbuhan indikator konsumsi rumah tangga.

Maklum, tingkat konsumsi masyarakat biasanya cenderung menurun setelah Lebaran usai. Untuk itu, mau tidak mau, pertumbuhan harus bisa diupayakan melalui indikator investasi dan ekspor, meski ketidakpastian masih menyelimuti.

"Mau tidak mau, investasi harus didorong lebih besar lagi, karena konsumsi tidak bisa dipacu lebih tinggi lagi," ungkap Bambang kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/8).

Untuk mendorong ekspor sendiri, pemerintah setidaknya sudah menyiapkan beberapa langkah. Mulai dari pengembangan kawasan industri, pemberian insentif fiskal, tata kelola keniagaan, hingga memperluas negara tujuan ekspor ke negara nontradisional.

Nah, untuk menggeliatkan investasi, pemerintah juga sudah menerbitkan sistem perizinan terintegrasi (Online Single Submission/OSS), tebar insentif fiskal, menerbitkan berbagai skema pembiayaan baru. Tetapi, bila ini semua tak juga memberikan dampak signifikan, memang mau tidak mau konsumsi pemerintah melalui APBN perlu ditambah.

Namun, Bambang menggarisbawahi, dukungan keuangan negara sebaiknya mengalir melalui kebijakan pro investasi. Misalnya, menambah pembangunan infrastruktur dan perluasan insentif pajak guna merangsang investasi swasta.

"Kalaupun peran APBN mau diperlebar, itu masuknya harus lewat investasi, bukan konsumsi. Namun, seberapa dampaknya terhadap defisit, itu tanyakan (menteri) keuangan," katanya.

Hal senada disampaikan Ekonom sekaligus Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) Agus Eko Nugroho. Menurut dia, Indonesia akan sulit mengejar pertumbuhan ekonomi tahun ini apabila cuma bergantung pada konsumsi rumah tangga.

Begitu pula bila ingin bermimpi mendapat pertumbuhan dari ekspor. Sebab, perlambatan ekonomi dunia tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Walhasil, harga komoditas masih akan tertekan dan tidak bisa memperbesar nilai ekspor yang mayoritas didominasi oleh komoditas mentah.

Sementara, sekalipun ada peluang investasi meningkat, namun pengaruhnya diperkirakan tetap tidak bisa menjadi harapan utama bagi perekonomian di semester II nanti. "Maka, mungkin ada benarnya harus ekspansif menggunakan APBN. Biarkan defisit melebar sedikit sehingga bisa memicu konsumsi dan investasi di tengah lemahnya permintaan global," ungkapnya.

Menurut Agus, APBN memang perlu 'berkorban'. Toh, tingkat inflasi sudah cukup rendah. Meskipun, hal itu tak bisa secara alamiah memicu konsumsi masyarakat. Karenanya, ada upaya ekstra, seperti stimulus dari pemerintah.

Begitu pula dengan investasi. Meski, beberapa pembenahan di perizinan dan kemudahan berusaha sudah dilakukan, namun ia melihat masih perlu beberapa suntikan pelonggaran fiskal demi mengundang aliran dana para investor.

"Ketika pertumbuhan ekonomi sudah ada tendensi penurunan, para pengusaha pun tidak bisa melawan rendahnya permintaan. Maka, mau tidak mau peran pemerintah harus ditingkatkan, salah satunya lewat APBN," tuturnya.

Cara lain, menurut Agus, dengan mengutak-atik kebijakan moneter. Misalnya, kembali menurunkan tingkat bunga acuan Bank Indonesia 7 Days Reverse Repo Rate (BI 7DRRR). Apalagi, tren kebijakan moneter dari sejumlah bank sentral di dunia sudah mengarah ke pelonggaran.

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki).

Ia menilai penurunan tingkat bunga acuan bisa menekan perbankan nasional untuk segera menurunkan tingkat bunga kredit kepada dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian, kedua pihak punya opsi sumber dana baru untuk melakukan ekspansi dan konsumsi.

"Tapi perlu diingat, momen penurunan bunga acuan BI tetap harus memperhitungkan kapan sekiranya tekanan depresiasi terhadap rupiah tengah rendah. Kalau waktunya tepat, maka ruang penurunan bunga acuan BI bisa sampai 50 basis poin sampai akhir tahun," ucapnya.

Perhitungannya, bila celah kebijakan fiskal dan moneter bisa dilakukan, maka setidaknya dapat membuat ekonomi Indonesia berada di rentang 5,0 persen sampai 5,2 persen pada akhir tahun. Namun, patut dipahami, target laju ekonomi 5,3 persen memang sudah tidak mungkin digenggam.

Senada, Ekonom Senior Standard Chartered Bank Indonesia Aldian Taloputra bilang celah pertumbuhan ekonomi memang tersisa pada kinerja investasi dan konsumsi pemerintah. Sebab, ekspor sudah tidak bisa diharapkan di tengah tingginya tekanan perlambatan ekonomi dunia.

Meski demikian, tidak ada salahnya tetap mengupayakan berbagai kebijakan untuk mendorong ekspor. Misalnya, menjalin kerja sama perdagangan, diversifikasi produk ekspor, hingga membuka pasar baru.

Begitu pula ketika mengharapkan pertumbuhan ekonomi dari konsumsi rumah tangga. Indonesia, katanya, memang akan selalu bisa mendapatkan topangan dari indikator ini karena populasi penduduk yang tinggi.

"Tapi kalau mau tumbuh lebih cepat, bukan indikator ini (konsumsi rumah tangga) yang jadi motor, melainkan investasi dan ekspor," tutur Aldian.

Khusus investasi, ia mengakui upaya yang dilakukan pemerintah. Sayangnya, dampaknya kembali lagi kepada tren investasi itu sendiri. "Tapi mungkin kalau pemerintah bisa reform kebijakan lebih cepat, mungkin dampaknya tetap lebih baik kepada investasi," jelasnya.

Dengan kondisi seperti ini, Aldian melihat perlu daya geber tambahan dari pemerintah melalui APBN. Hal ini, katanya, bisa dilakukan dengan memaksimalkan belanja negara maupun tebar insentif.

Opsi ini bisa dilakukan lantaran ruang pelebaran defisit masih cukup aman. Per semester I 2019 misalnya, defisit keuangan negara baru mencapai Rp135,8 triliun atau 0,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Rasanya sedikit melebar dari yang sekarang masih tidak apa pengaruhnya. Berdasarkan undang-undang, pemerintah punya ruang sampai 3 persen dari PDB. Jadi risikonya masih bisa dikendalikan," terang dia.

Sementara, daya geber peningkatan ekonomi melalui kebijakan moneter, ia nilai akan memakan waktu untuk melihat hasilnya. Apalagi, BI tetap harus berhati-hati dalam menyeret turun tingkat bunga acuan.

Perhitungannya, bank sentral nasional memiliki ruang penurunan bunga acuan sampai 50 bps, namun sampai kuartal I 2020. Artinya, kemungkinan penurunan bunga acuan pada tahun ini hanya satu kali terjadi lagi. Itu pun bergantung pada langkah bank sentral AS, The Federal Reserve.

Kalaupun BI menurunkan bunga acuan lagi, Aldian tak yakin akan berdampak pada penurunan bunga kredit yang cepat pula dari para bank. "Penurunan tetap ada, tapi gradual, itu pun dampaknya ke ekonomi biasanya ada jarak mungkin dua sampai tiga kuartal baru terasa. Tidak bisa dirasakan pada tahun ini," katanya.

Ekonom sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty memandang dampak pelonggaran bunga acuan bank sentral nasional dan penurunan bunga kredit bank paling cepat baru terasa sekitar satu sampai dua kuartal.

"Moderatnya dua kuartal baru terlihat, karena transmisi kebijakan moneter memang pengambilan keputusannya cepat, tapi dampaknya ada jeda, cukup lama," jelasnya.

Kendati begitu, ia tak sependapat dengan Agus dan Aldian soal peningkatan daya geber APBN yang merelakan pelebaran defisit keuangan negara. Menurutnya, hal ini justru bisa memberi risiko baru pengelolaan APBN ke depan.

"Tentu tidak mau kan menambah utang, sementara penerimaan pajak kurang bisa diharapkan juga di tengah perlambatan ekonomi ini. Kuncinya memang mengejar pertumbuhan, tapi stabilitas harus dijaga," tekannya.

Apabila ingin menambah daya geber ekonomi dari APBN, ia menambahkan, hal yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan hasil aliran uang negara. Tetapi, bukan semata-mata memperbesar nominalnya saja.

"Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah bisa menggunakan kebijakan fiskal berupa insentif untuk menghasilkan inovasi, sehingga swasta ikut bergerak. Kalau mengutamakan nominal pengeluaran saja, takutnya tidak efisien," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN] (bir)

Halaman Selanjutnya >>>>

Bagikan Berita Ini