Karhutla Marak, DPR Segera Panggil Menteri LHK Usai Reses

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang marak di Sumatra dan Kalimantan. Ketua Komisi VII, Gus Irawan Pasaribu memastikan pemanggilan dilakukan usai masa reses DPR.

"Segera kita panggil, kita desak untuk cari solusi," kata Irawan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/8).

Diketahui DPR saat ini masih dalam masa reses sejak 26 Juli hingga 15 Agustus 2019.

Irawan mengakui kondisi Karhutla di dua pulau terbesar di Indonesia itu sudah sangat memprihatinkan. Terlebih lagi, kata dia, kondisi itu kerap berulang di tiap tahun saat musim kemarau tiba.

Dalam pemanggilan nanti, kata dia, DPR berencana mendesak Siti Nurbaya agar mekanisme penegakan hukum bagi pihak yang membakar hutan segera ditindak. Penindakan, kata dia, amat penting dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu.

"Sikap presiden sangat jelas dan tegas. Tetapi tetap saja terus terjadi," kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi VII, Bara Hasibuan mengaku pihaknya tetap memantau perkembangan Karhutla di dua pulau tersebut. Meski reses, DPR terus memantau melalui pemberitaan dan laporan dari pemerintah daerah.

"Mereka (pemerintah) punya instrumen di daerah-daerah, namanya penegakan hukum itu. Perusahaan-perusahaan yang bandel bakar lahan, bisa juga sosialisasi kepada masyarakat agar tak membakar lahan," kata Bara kepada CNNIndonesia.com.

Meski demikian, Bara mengklaim bahwa Karhutla yang terjadi di Indonesia pada tahun ini menurun drastis ketimbang tahun-tahun yang lalu. Presiden Jokowi dan jajarannya, kata dia, telah bersikap tanggap untuk mengantisipasi Karhutla agar tak masif pada tahun ini.

"Kita liat intensitas kebakaran lahan kali ini menurun kan, enggak mengganggu sampai Singapura kaya waktu dulu itu. Mungkin pemerintah sudah baik penanganannya," kata Bara.

Seperti diketahui, Karhutla yang terjadi di beberapa titik di Pulau Kalimantan dan Sumatera tahun ini sudah mengkhawatirkan.

Di Kota Palangka Raya misalnya, papan monitor Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada Senin kemarin menunjukkan nilai ISPU dengan parameter PM10, partikel di udara berukuran kurang dari 10 mikron, sempat ada pada angka 650 atau sangat berbahaya.

Sedangkan menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada Senin pagi konsentrasi PM10 di Kota Palangka Raya sempat mencapai 148,10 µgram/m3, mendekati batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien sebesar 150 µgram/m3.

[Gambas:Video CNN](rzr/ain)