Ketua DPD Sebut Penyebaran Paham Radikal Berkedok Demokrasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang atau Oso menyebut penyebaran paham radikalisme dilakukan di Indonesia dengan berkedok demokrasi. Menurutnya, semua pihak harus mengantisipasi hal tersebut.

Oso mengatakan itu saat berpidato dalam Sidang Tahunan di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

"Dalam era globalisasi ini negara kita juga memiliki tantangan berat yang lain. Tantangan berat tersebut adalah merebaknya dua paham besar, yakni liberalisasi dan paham radikal," kata Oso.

Paham radikalisme yang dimaksud Oso yakni menentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Paham tersebut mempertentangkan Pancasila dengan ajaran agama.

"Atas nama kebebasan dan demokrasi, dua paham ini telah bergerak secara radikal ke anak-anak ibu pertiwi. Dua paham tersebut telah masuk ke masyarakat kita dengan mempertentangkan antara Pancasila dan Agama," ujarnya.

Pancasila yang merupakan pedoman utama Indonesia, lanjut Oso, kini dipertanyakan oleh para penganut paham radikal. Dia menganggap itu menjadi tantangan besar bagi Indonesia.

"Sangat relevan pesan dari Bung Karno yang mengatakan bahwa 'perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri'," tuturnya.

Ketua Umum Hanura itu menilai semua pihak harus turut berperan dalam menangkal penyebaran paham radikal. Baik level elite, hingga masyarakat level terbawah.

Semua pihak pun harus terus optimis bahwa Pancasila merupakan satu-satunya pedoman bernegara yang paling baik bagi Indonesia.

"Mulai dari kalangan elit hingga masyarakat yang bersandal jepit. Mulai dari anak-anak dan remaja, hingga kalangan yang sudah dewasa," katanya.

Di kesempatan yang sama, Oso juga meminta pemerintah agar menghentikan kebijakan impor pangan selekas mungkin. Menurut Oso, itu perlu dilakukan demi menyejahterakan petani lokal.

Oso menyampaikan hal tersebut saat berpidato di depan Sidang Tahunan MPR yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

"Di waktu yang sama kita juga harus pastikan kesejahteraan para petaninya. Harus segera menghentikan impor, impor, impor," kata Oso.
[Gambas:Video CNN] (tst/ugo)